Belanja Pegawai Sedot Rp162,4 Triliun

JAKARTA- Pemerintah bersama dengan DPR RI melalui Badan Anggaran, akhirnya menyepakati, belanja pemerintah pusat dalam APBN-P 2010 sebesar Rp781,5 triliun. Namun anggaran sebesar ini, lebih banyak terserap untuk belanja pegawai daripada untuk subsidi bagi masyarakat kurang mampu ataupun untuk pendidikan.

Untuk belanja pegawai dalam APBN-P 2010 disepakati sebesar Rp162,4 triliun. Perbandingan ini sungguh sangat jauh dengan subsidi non energi yang tujuannya untuk masyarakat kurang mampu yang hanya sekitar Rp57,2 triliun. Namun pada wartawan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, bahwa setiap kebijakan yang diambil, pemerintah telah melihatnya dari berbagai aspek tujuan kebijakan tersebut diambil.

“Policy yang disetujui (bersama) DPR tetap harus dipertimbangkan oleh pemerintah dengan melihat seluruh aspek. Terutama dikaitkan dengan target dari sisi pertumbuhan, inflasi, target kemiskinan dan daya beli masyarakat. Jadi semuanya tidak berdasarkan satu policy yang kemudian dilaksanakan tanpa melihat seluruh aspek,’’ kata Sri Mulyani pada wartawan akhir pekan lalu usai rapat bersama Banggar DPR RI.

Sri Mulyani pun mengatakan, bahwa dari seluruh belanja baik di pusat ataupun di daerah, telah menampung berbagai hal yang penting dan dibutuhkan oleh masyarakat.’’Banyak sekali inisiatif baru yang ditampung di sini, seperti perhatian terhadap daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan infrastruktur di daerah tersebut. Itu semuanya diakselerasikan dan ditambah belanjanya secara cukup signifikan,’’ katanya.

Sesuai hasil kesepakatan bersama DPR, belanja pusat dalam APBN-P 2010 cukup besar tersedot untuk belanja pegawai yakni mencapai Rp162,4 triliun. Faktor yang mempengaruhi perubahan belanja pegawai ini antara lain, adanya tambahan anggaran terkait reformasi birokrasi, pembayaran tunjangan tenaga bidan dan dokter atau dokter gigi Pegawai Tidak Tetap (PTT), serta pembayaran tunjangan khusus prajurit TNI dan PNS Kementrian Pertahanan yang bertugas di wilayah pulau kecil terluar dan batas perbatasan.
“Ini bentuk perhatian dari pemerintah bahwa mereka-mereka yang bertugas mengurus negara juga mendapatkan perhatian. Selain itu ada tambahan yang cukup signifikan untuk tambahan gaji guru. Pasti ini ditunggu oleh para guru yang nanti akan menerimanya,’’ kata Sri Mulyani.
Selain untuk pegawai, belanja pemerintah pusat juga cukup besar dialokasikan bagi belanja barang dalam APBN-P 2010 sebesar Rp110,6 triliun. Belanja modal disepakati sebesar Rp88,08 triliun. Pembayaran bunga utang sebesar Rp105,6 triliun. Bantuan sosial sebesar Rp69,7 triliun, belanja hibah sebesar Rp243,2 miliar dan belanja lain-lain sebesar Rp32,8 triliun.

Sementara alokasi terbesar lainnya adalah untuk belanja Kementrian Negara/Lembaga (KL) yang disepakati sebesar Rp366,2 triliun. Diantaranya yang cukup menyerap anggaran KL yaitu untuk kegiatan baru Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II sebesar Rp5,6 triliun, alokasi anggaran pendidikan yang disepakati sebesar Rp225,2 triliun dan dana pengembangan pendidikan sebesar Rp 1 triliun.

Sedangkan belanja pemerintah pusat untuk subsidi hanya sekitar Rp57,2 triliun. Yang terdiri dari subsidi pangan sebesar Rp13,9 triliun. Besaran subsidi pangan tersebut disertai dengan perubahan kebijakan, yaitu perubahan volume raskin dari 13Kg menjadi 15Kg yang mulai dilaksanakan bulan Juni 2010 dan perubahan Harga Pembelian Beras (HPB) dari Rp5.775/Kg menjadi Rp6.285/Kg.

Untuk subsidi pupuk, dalam APBN-P 2010 disepakati sebesar Rp18,4 triliun. Subsidi pupuk ini terdiri dari subsidi harga sebesar Rp14,7 triliun, Bantuan Langsung Pupuk (BLP) dan Saprotan sebesar Rp2,1 triliun dan kurang bayar tahun 2008 sebesar Rp1,5 triliun.

Subsidi benih disepakati sebesar Rp2,2 triliun. Subsidi atau bantuan PSO disepakati sebesar Rp1,3 triliun. Subsidi bunga kredit program disepakati sebesar Rp2,8 triliun dan subsidi pajak disepakati sebesar Rp18,4 triliun.(jawapos)