Masih Dicari Pola Subsidi Listrik yang Tepat

JAKARTA- Rencana pemerintah untuk menaikkan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10 persen mulai Juni mendatang, mendapat penolakan dari banyak kalangan. Meski APBN-P 2010 telah disetujui, namun asumsi beberapa pos tarif TDL hingga saat ini masih belum selesai dibahas antara pemerintah dengan DPR RI.

Pada wartawan, Jumat (7/5), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan, perihal TDL ini memang belum final. Penyusunan asumsi dalam APBN-P 2010 baru menyetujui untuk kenaikan TDL sebesar 10 persen dan belum membahas secara keseluruhan dalam tarif-tarif listrik yang akan dikenakan para konsumen.

“Ini (TDL) memang belum final. Harus kita bicarakan lagi nanti sampai final dalam waktu dekat. Keputusan finalnya memang baru total kenaikan sebesar 10 persen saja,’’ kata Hatta.
Pada masa transisi menjelang kenaikan, ditambah belum adanya kepastian mengenai pos tarif mana saja yang akan merasakan dampak kenaikan TDL, menjadi celah bagi kalangan industri dan pengusaha yang telah mengajukan penolakan menolak kenaikan TDL. Hatta pun dapat memaklumi kondisi tersebut.

“Kalau ada penolakan, nanti akan dibicarakan PLN dengan DPR (khususnya) komisi VII. Karena ini penting untuk kita bicarakan bersama. Bagaimanapun juga, industri perlu ditingkatkan daya tahannya, misalnya menghilangkan high cost ekonomi. Jaminan pemerintah yang penting industri jangan sampai kolaps karena kenaikan TDL,’’ tegas Hatta.

Perihal belum selesainya pembahasan TDL secara keseluruhan kata, Hatta, karena pemerintah juga ingin mencari pola pemberian subsidi yang tepat sasaran. Karena selama ini, uang negara untuk subsidi ternyata hampir 50 persen lebih justru jatuh pada mereka yang seharusnya tidak memerlukan subsidi.

“Kita perlu waktu untuk melakukan perbaikan soal pola subsidi yang tepat. Karena selama ini, pola pemberian subsidi yang tepat inilah yang menjadi pikiran pemerintah. Karena itu kita memerlukan tahapan karena kita tidak menginginkan lagi, subsidi jatuh ke tangan yang salah. Harus ada perbaikan dan roadmap yang jelas. 

Harus ada pemilahan dengan catatan tetap mempertimbangkan ukuran daya beli dan kemampuan masyarakat dan juga kalangan industri,’’ jelas Hatta.(jawapos)