Direktur Pengembangan Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum Tamim Zakaria Amin menuturkan, perbankan yang telah bersedia mengucurkan dananya, antara lain, BRI sebesar Rp 1,8 triliun, BNI Rp 1,8 triliun, Bank Jabar?Banten Rp 100 miliar, dan Bank Mandiri Rp 1,8 triliun.
Meski demikian, pinjaman yang diberikan perbankan masih jauh dari kebutuhan minimum pelayanan air bersih yang ditargetkan pemerintah. Pemerintah memprediksi, dibutuhkan investasi Rp 78,4 triliun di sektor air bersih.
Sejauh ini, pinjaman masih diberikan pada Perusahaan Daerah Air Minum yang memiliki kinerja keuangan sehat, telah menerapkan tarif full cost recovery, dan telah mengikuti program restrukturisasi utang yang digelar Kementerian Keuangan.
Menurut Tamin, cakupan pelayanan air minum dengan sistem perpipaan masih sangat rendah. Pada 2009, baru 25,6 persen populasi yang mendapat layanan air bersih dengan sistem perpipaan. Rinciannya, 35 populasi di perkoraan dan 14,3 persen populasi di perdesaan.
Kementerian PU mengharapkan Agustus tahun ini realisasi pinjaman kredit ke PDAM akan bertambah. Saat ini, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Bekasi, PDAM Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, dan Kabupaten Bandung tengah mempersiapkan akad kredit dengan perbankan. Pinjaman terbesar diajukan PDAM Kabupaten Bekasi sebesar Rp 57 miliar dan terendah Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp 51 miliar.
Berdasarkan data Kementerian PU, jumlah total kebutuhan air di Indonesia mencapai 175 juta meter kubik per tahun. Rinciannya, kebutuhan domestik 6,4 juta m3/tahun, pertanian 141 juta m3/tahun dan industri 27,7 juta m3/tahun. Lebih dari 50 persen kebutuhan air dipenuhi dari air tanah.(net)


0 komentar:
Posting Komentar