Keuangan Pemerintah Surplus Rp 60,3 Triliun

JAKARTA — Kementrian Keuangan mengumumkan bahwa hingga 15 Juni 2010 lalu, keuangan pemerintah mengalami surplus Rp60,3 triliun. Hal ini diperoleh dari realisasi keuangan pemerintah sebesar 39 persen dibandingkan target APBN-P 2010 sebesar Rp386,7 triliun. 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Keuangan Kementrian Keuangan, Herry Poernomo, menyatakan, Surplus kali ini cukup meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya tercatat Rp11,7 triliun. "Dari perhitungan antara realisasi penerimaan dan belanja negara, masih surplus sebesar Rp60,3 triliun. Defisit masih belum. Serapan belanja pegawai cukup besar karena masih menyangkut gaji ke 13 yang akan dibayar bersamaan dengan uang pensiun pada bulan Juli mendatang," jelas Herry dalam konfrensi pers di Kementrian Keuangan, Senin (21/6).

Lebih lanjut Herry menjelaskan, surplus ini didapat dari beberapa pos anggaran. Di antaranya adalah realisasi pendapatan negara dan hibah sebesar 38,97 persen dari target APBN-P Rp386,7 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan dalam negeri 39 persen atau target sebesar Rp 386,5 triliun.

Selain itu, penerimaan perpajakan telah mencapai 40,44 persen atau sebesar Rp300,5 triliun yang terdiri dari pajak dalam negeri dengan realisasi sebesar 40,3 persen atau setara Rp290,4 triliun, serta pajak perdagangan internasional dengan realisasi 44,89 persen atau sebesar Rp10,1 triliun. Untuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), realisasinya telah mencapai 34,7 persen atau setara Rp85,9 triliun. Sedangkan penerimaan negara dari hibah masih relatif kecil yakni sebesar 8,8 persen atau Rp167,3 milliar.

Realisasi belanja negara tercatat 28,9 persen dari target APBN-P atau setara dengan Rp326,3 triliun. Realisasi belanja ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp198,7 triliun atau 25,43 persen dan realisasi transfer ke daerah yang telah mencapai 37 persen atau setara dengan Rp127,6 triliun.

Untuk belanja pemerintah pusat, sebagian besar memang masih terserap untuk belanja pegawai sebesar Rp62,3 triliun atau 38,4 persen. Selanjutnya baru diikuti oleh realisasi belanja barang sebesar Rp25,4 triliun atau 22,9 persen, dan belanja modal Rp 14,4 triliun atau 16,4 persen. Sedangkan realisasi untuk subsidi BBM tercatat sebesar Rp22,7 triliun atau 25,6 persen. Dan untuk realisasi subsidi listrik sebesar Rp 14,1 triliun atau 25,6 persen.

Meski belanja barang tercatat masih positif, menurut Herry realisasi belanja modal tahun ini masih agak memprihatinkan. Sebab, pola pengadaan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni mengacu Keppres Nomor 80 tahun 2003.

"Karena di dalam Keppres tersebut diatur mengenai masa sanggah. Jadi sekarang ada kecendrungan saling tikam dan kalau kalah dia protes. Ini akhirnya mempengaruhi realisasi karena ada traumatik dari pegawai yang mengurusnya. Kita harapkan pada periode Juli-Agustus nanti ada pencairan-pencairan pembayaran uang muka. Biasanya trend tiap tahun seperti itu," kata Herry.
Sementara terkait realisasi APBN kali ini, Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengatakan, masih ada beberapa Kementrian dan Lembaga (KL) yang mendapatkan tanda bintang. Artinya, masih ada beberapa laporan keuangan yang harus segera dilakukan perbaikan untuk proses pencairan. Misalnya untuk pencairan dana remunerasi atau tunjangan prestasi kerja pegawai.

"Minggu lalu, Menkeu sudah surati seluruh KL (Kementrian/Lembaga) yang masih bertanda bintang untuk segera menyerahkan dokumen. Kalau dokumen sudah diserahkan, baru nanti bisa dibuka blokirnya. Kebanyakan (justru) KL yang belum melengkapi dokumennya," kata Anny.(jawaPos)