WP Berisiko Rendah Jika Terkena Kasus

JAKARTA- Sesuai dengan ketentuan perpajakan para Wajib Pajak (WP) yang memiliki status berisiko rendah bisa kehilangan statusnya menjadi WP yang berisiko, jika WP bersangkutan mengalami pemeriksaan bukti permulaan oleh Ditjen Pajak.

Kasubdit Bidang Pelayanan Direktorat P2 Humas Ditjen Pajak, Temi Utami mengatakan, berdasarkan aturan perpajakan, jika dilakukan pemeriksaan bukti permulaan terhadap WP maka secara langsung akan menghapus status WP tersebut dari status WP patuh (berisiko rendah). Sehingga sesuai dengan ketentuan, jika terkait dengan restitusi, maka restitusi yang telah dibayarkan kepada WP yang bersangkutan maka harus dikembalikan kembali plus denda 100 persen.

“Kalau sudah ada surat pemeriksaan bukti permulaan, maka gugurlah sebagai WP yang berisiko rendah. Harus dikenakan sanksi, dikenakan 100 persen, sesuai pasal 13 KUP,” katanya saat ditanya soal contoh kasus Wilmar oleh wartawan di kantornya Jalan Gatot Soebroto, Kamis (10/6).

Ia menjelaskan, meski pemeriksaan bukti permulaan secara otomatis mengubah status WP, namun Ditjen pajak akan memberikan pemberitahuan pencabutan kriteria WP berisiko rendah kepada WP yang bersangkutan. “Ada mekanismenya KPP (Kantor Pelayanan Pajak) yang memberitahukan,” jelasnya.

Utami menjelaskan sesuai dengan UU Perpajakan yang baru, sudah diberlakukan adanya kriteria bagi WP yang berisiko rendah.
Di mana kriteria itu bisa didapat di antaranya bagi perusahaan-perusahaan yang sudah go public yang berstatus produsen bukan pedagang atau memiliki hasil audit yang wajar dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 di pasal 5 ayat 3.
“Saat ini data WP berisiko rendah, berapa yang mengajukan belum ketahuan karena masih baru penerapannya,” jelas Utami.
Ia menambahkan, kelebihan para WP yang telah memiliki status berisiko rendah, jika dikemudian hari terjadi kesalahan dalam perhitungan restitusi pajak setelah pengembalian restitusi selama satu bulan lalu mengalami audit kembali, maka si WP hanya akan dikenakan denda 2 persen saja.(net)