Dana Pembangunan untuk Desa Tak Sesuai APBN

JAKARTA-Menteri Perekonomian, Hatta Radjasa menegaskan, usulan baru Partai Golkar mengenai dana pembangunan desa Rp 1 miliar per desa tidak sesuai dengan mekanisme APBN. Hatta menjelaskan, baik DPR maupun DPD berhak untuk mengusulkan program-program pembangunan di daerah. Namun, semua usulan tersebut tidak boleh melenceng dari sistem yang berlaku.

“Pokoknya intinya itu, anggota DPR, anggota DPD siapapun boleh untuk mengusulkan program-program pembangunan di daerah. Kesepakatan kita daerah-daerah yang termarjinalkan memerlukan perhatian khusus yaitu mengurangi kemiskinan tapi semua itu harus dimasukkan ke dalam sistem,” terang Hatta di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (10/6).

Menurut Hatta, usulan pemberian dana pembangunan kepada setiap desa tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan dan skala prioritas di setiap desa, serta harus disesuaikan dengan fiskal yang tersedia. Untuk itu nantinya akan ada pembahasan lebih lanjut antara Pemerintah dan DPR. “(Pemberiannya) harus disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan prioritasnya, dan disesuaikan juga fiskal yang tersedia,” ujarnya.
Selain itu, pengajuannya harus sesuai dengan sistem. Biasanya program-program daerah masuk dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (musrenbangda), kemudian dimasukkan dalam musyawarah rencana pembagunan nasional (musrenbangnas). Baru dari hasil tersebut, pemerintah mengajukan kepada DPR RI yang kemudian dilakukan pembahasan bersama-sama.

“Apakah perlu desa dibangun, perlu sekali. Apakah perlu program-program yang bersifat khusus desa-desa tertentu, perlu sekali. Tapi apakah perlu, besarannya berapa, dibahas di DPR dengan pemerintah. Ada semua tempatnya. Sistem inilah yang kita pertahankan supaya sistem ini tidak terganggu,” tukasnya.

Sebelumnya, gagal dengan usulan dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota DPR, Partai Golkar mulai dengan usulan baru Rp 1 miliar per desa. Meski mulai mendapat kritikan atas usulan yang terakhir, partai berlambang beringin itu tetap memperjuangkan dana yang dianggap akan memeratakan pembangunan daerah itu.(net)