JAKARTA – Penyelesaian dan keputusan mengenai Donggi-Senora hendaknya tidak didasarkan atas pertimbangan politis dan populis. Namun, hendaknya lebih mengedepankan objektifitas dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepentingan stakeholders lain terkait.
Hal tersebut dikemukan Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Pri Agung Rakhmanto pada acara seminar sehari dengan tema “Menanti Keputusan dan Transparansi Proyek Gas Donggi-Senoro di Gedung DPD RI, Selasa (11/5). Dia mengungkapkan bahwa dalam memutuskan proyek ladang gas ini betul-betul untuk kepentingan nasional. Karena tidak menutup kemungkinan semakin ditundanya keputusan proyek ini secara sadar ataupun tidak, akan menyeret kasus ini ke ranah politik.
“Kombinasi antara aspek ketahanan energi yakni pasokan gas untuk domestik, aspek kelayakan tekno-ekonomi, pengembangan perekonomian nasional dan daerah, kepentingan stakeholders yang terkait, kronologis pengembangan proyek, konsistensi sikap pemerintah dan iklim investasi migas nasional, hendaknya menjadi faktor-faktor yang diperhitungkan dalam mengambil keputusan Donggi-Senoro tersebut,’’ ujarnya.
Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut, menurut Rakhmanto, skenario kombinasi ekspor dan domestik 75 persen- 25 persen, dari berbagai kajian dinyatakan sebagai skenario terbaik. Alasannya, pilihan itu paling objektif dan paling realistis dan semestinya segera dijadikan sebagai sebuah keputusan oleh pemerintah.
Dalam konteks ketahanan energi, skenario itu tetap mengalokasikan sejumlah gas untuk kebutuhan gas domestik. Dari sudut pandang kelayakan tekno-ekonomi, lanjutnya, opsi tersebut adalah yang relatif paling berpotensi memberikan keuntungan maksimal. "Saya rasa tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk terus menunda keputusan Donggi Senoro,’’ pungkasnya.(jawapos)
0 komentar:
Posting Komentar