APPI Menilai DPR Sesat Pikiran Setujui Darmin

 
Jadi Gubernur BI

JAKARTA- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dinilai telah mengalami sesat pikiran jika menyetujui Darmin Nasution sebagai calon tunggal Gubernur BI. 

Assosiasi Pembayar Pajak Indonesia (APPI) menilai banyak kebohongan terkait kesuksesan Darmin semasa menjadi Dirjen Pajak Kemenkeu seperti yang dirilis oleh Kemenkeu RI sewaktu menjabat di Dirjen Pajak di tahun 2006-2007 seolah-olah dapat menaikkan penerimaan pajak sebesar Rp 68 triliun.

“Padahal jika ditelusuri data Ditjen Pajak 2006-2007, Ditjen Pajak telah kehilangan dana tunai yang sempat dikumpulkan kurang lebih Rp 64 triliun,” ujar Sekjen Assoasiasi Pembayar Pajak Indonesia Sasmito Hadinegoro di Diskusi Publik Pencalonan Gubernur BI, Kasus Pajak, Century, dan Kartel Politik di Gedung Universitas Paramadina, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Minggu (6/6). 

Dia melanjutkan, sebagai gambaran untuk diketahui, pada 2006 target pajak non migas (dalam APBN) sebesar Rp 332 triliun, sedangkan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp 314 triliun. Sehingga short fall Mei-Desember 2006 sebesar Rp 18 triliun. 

“Sedangkan pada 2007, target pajak non migas (APBN) sebesar Rp 411 triliun tapi pada APBN-P diubah menjadi Rp 395 triliun. Sedangkan realisasi penerimaan pajak Rp 382 triliun, jadi short fall sesungguhnya ditambah penurunan target sebesar Rp 29 triliun. Dan jika ditambah penerimaan non cash Rp 17 triliun maka total short fall 2007 sebesar Rp 46 triliun,” ujarnya. 

Sesungguhnya kalau mau diakui dari perhitungan target APBN tersebut, lanjutnya, maka Dirjen Pajak telah kehilangan dana tunai yang tidak sempat dikumpulkan adalah sebesar Rp 18 triliun (2006) ditambah Rp 46 triliun (2007). Sehingga totalnya adalah Rp 64 triliun. 
Oleh karena itu, menurutnya calon Gubernur BI yang diusulkan Presiden SBY adalah sebuah test case bagi anggota DPR untuk membuktikan apakah terdapat amnesia di DPR akhir-akhir ini.(net)