Kemenpera akan Salurkan Rp 90,8 Miliar

JAKARTA- Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menggelar program Peningkatan Kualitas Kampung. Program ini direncanakan untuk membantu peningkatan kualitas rumah dan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) sekitar 10.000 unit rumah di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan hal itu, Kemenpera telah menyiapkan dana sebesar Rp90,8 miliar.

“Kami akan menyalurkan sekitar Rp90,8 miliar untuk program Peningkatan Kualitas Kampung,” ujar Menteri Negara Perumahan Rakyat (Menpera) Suharso Monoarfa kepada sejumlah wartawan seusai membuka kegiatan Lokakarya Penanganan Peningkatan Kualitas Kampung Menuju Kampung Layak Huni di Jakarta, Senin (7/6).

Dijelaskannya, jumlah dana yang akan disalurkan melalui pemerintah daerah itu sebenarnya belum mencukupi mengingat kebutuhan program yang sangat banyak. Sebab, dana sebesar Rp90,8 miliar tersebut hanya mampu untuk 10.000 unit rumah.

Untuk satu unit rumah, kata Menpera, pihaknya akan memberikan dana sebanyak Rp5 juta serta bantuan PSU sekitar Rp4,4 juta. “Jika dilihat dari kebutuhan program sebenarnya kami membutuhkan dana untuk membantu sekitar 27 juta unit rumah yang berada di kawasan kumuh di seluruh Indonesia,” Suharso Monoarfa.

Menpera menambahkan bantuan Program Peningkatan Kualitas Kampung ini hanya bersifat stimulan kepada Pemda agar bisa membuat kebijakan terkait peningkatan program perumahan di daerah. Dengan demikian, diharapkan jumlah perumahan dan permukiman kumuh di daerah dapat berkurang.
“Kita akan berusaha mendemonstrasikan program ini pada satu kabupaten sehingga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya. Kemungkinan besar program ini akan didemonstrasikan di kabupaten Bogor,” tandasnya. 

Ditambahkan, Program Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP) Swadaya diharapkan bisa menjadi instrumen bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan kota dan pembangunan wilayah. Menpera berharap pembangunan perumahan di daerah dapat lebih teratur dan tertib sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena itu, Pemda diminta mendukung mendukung penuh program tersebut.

“Program PKP bisa menjadi instrumen bagi Pemda dalam penyusunan perencanaan kota dan pembangunan wilayah,” kata Suharso Monoarfa lagi.
Dalam pelaksanaan program PKP ini, menurut Suharso, masih merujuk program bedah kampung Husni Thamrin yang dulu diprakarsai Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin. Pada waktu itu, Ali Sadikin berhasil menata pembangunan perumahan di Jakarta secara efisien dengan cara membangun rumah dengan rapi dan terlihat lurus dengan dengan jalan lingkungan.

"Adanya keteraturan dan ketertiban dalam pembangunan rumah, selain membuat kondisi lingkungan terlihat rapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi permukiman kumuh di daerah," ujarnya.

Jika proyek Husni Thamrin dulu dilaksanakan di wilayah perkotaan yang padat, maka ke depan pemerintah pusat berharap Pemda juga bisa melaksanakan program PKP ini.
"Program PKP ini direncanakan akan dilaunching pada pertengahan Juni di NTT," cetusnya.
Sementara itu, Deputi Perumahan Swadaya Kriya Arsjah menuturkan, program PKP ini nantinya akan melibatkan berbagai pelaku pembangunan baik di pusat maupun daerah. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan fungsi lingkungan permukiman serta mendukung kesejahteraan dan produktivitas masyarakat. 
“Program ini memerlukan koordinasi, sinkronisasi dan keterpaduan program di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Kami juga berharap program ini dapat mendorong peran serta dan kerja sama para pelaku pembangunan perumahan untuk menciptakan kampung yang layak huni,” harapnya.(jawapos)