Skenario Pembatasan BBM Subsidi Belum Jelas

JAKARTA-Pemerintah masih belum bersedia mengungkapkan skenario pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan diterapkan pada September 2010.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, hanya tersenyum ketika berulang kali ditanya hasil pembahasan tim. Dia hanya menyampaikan prinsip-prinsip kebijakan umum pemerintah tentang subsidi.

“Karena semua opsi yang ditanyakan itu belum ada yang diputuskan,” ungkap Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Jumat (16/7).

Seperti diketahui, dalam rapat di DPR sempat muncul wacana awal pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk kendaraan bermotor roda dua atau mobil.

Sepekan lalu, pemerintah juga sibuk menyiapkan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi, yakni solar dan premium. Namun, Direktur Jenderal Minyak dan Gas, Evita Herawati Legowo, mengatakan konsep perhitungan itu sudah selesai dan diserahkan ke menteri awal pekan ini.

Banyak opsi dimunculkan terkait pembatasan konsumsi BBM bersubsidi itu. Salah satunya pemerintah akan melarang kendaraan tipe baru yang diproduksi setelah 2005 atau kendaraan tipe baru produksi 2007 menggunakan bahan bakar minyak bersubsidi.

Ada pula opsi agar hanya kendaraan berpelat nomor polisi kuning alias mobil umum yang boleh membeli solar dan premium. Selain kendaraan itu, tentu harus menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex.

Opsi lain, pemerintah mencari bahan bakar jenis baru dengan oktan 88-92 yang tidak disubsidi, pemanfaatan stiker dengan masa berlaku bulanan, serta permintaan kepada perusahaan kendaraan agar mensosialisasikan pentingnya menggunakan bahan bakar beroktan tinggi yang sudah tidak disubsidi.

Usulan lain yang muncul adalah semua kendaraan jenis sedan dilarang membeli BBM premium, tidak peduli tahun pembuatannya. Ini sesuai dengan definisi kendaraan mewah versi Gaikindo.

“BBM bersubsidi itu sejatinya diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu,” kata Hatta meminta semua pihak berpikir dan mengesampingkan opsi-opsi itu.

“Jadi apakah sepeda motor akan dikenai (pembatasan) atau karena alasan tidak mampu. Tidak ada ke arah itu. Yang harus kita pahami adalah kalau orang sudah bisa beli mobil, ya jangan beli BBM bersubsidi. Kalau motor pantas disubsidi karena belum bisa membeli mobil,” lanjut Hatta.

Saat ini, pemerintah terus mensosialisasikan penggunaan BBM non subsidi. "Karena masih banyak masyarakat yang dikategorikan mampu justru menikmati BBM bersubsidi. Ini artinya membebani biaya pembangunan yang harusnya bisa dinikmati bersama," kata dia.

“Keputusan belum ada, memang kuota 36,5 juta kiloliter itu akan terlampaui,” pungkasnya. (net)